Ada 373 Koperasi Multipihak Berdiri Sepanjang Tahun 2025

Koperasi Multipihak (KMP) merupakan model baru di Indonesia yang diregulasi sejak tahun 2021. Indonesian Consortium for Cooperatives (ICCI) mengawal advokasi regulasi tersebut sejak awal. Upaya pendampingan dan pemodelan dilakukan untuk mencari dan menemukan model yang tepat dengan konteks Indonesia. Per tahun 2025 ODS Kementerian Koperasi mencatat ada 373 KMP yang berdiri. Pendirian tersebut bisa baru atau konversi dari model konvensional. Data selengkapnya sebagai berikut.

Berdasar Regional

Distribusi koperasi multipihak baru menunjukkan konsentrasi yang sangat kuat di kawasan Jawa. Dari total 373 koperasi yang terbentuk sepanjang tahun 2025, sebanyak 182 unit atau sekitar 48,8 persen berada di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem kelembagaan, akses pasar, jaringan pendampingan, serta kedekatan dengan pusat kebijakan kemungkinan berperan penting dalam percepatan adopsi model koperasi multipihak di wilayah ini. Selain itu, tingginya kepadatan penduduk dan dinamika ekonomi di Jawa juga menciptakan kebutuhan yang lebih besar terhadap model kelembagaan kolaboratif.

Kawasan Sumatera menempati posisi kedua dengan 107 koperasi atau sekitar 28,7 persen. Angka ini menunjukkan bahwa difusi koperasi multipihak di Sumatera cukup signifikan, meskipun masih berada di bawah Jawa. Wilayah ini memiliki basis ekonomi sektor primer yang kuat seperti pertanian dan perkebunan, sehingga koperasi multipihak berpotensi berkembang sebagai model kolaborasi antara produsen, pengolah, dan pasar.

Sementara itu, kawasan Sulawesi menyumbang 41 koperasi atau sekitar 11 persen. Adopsi yang cukup moderat ini menunjukkan bahwa model koperasi multipihak mulai diterima, terutama di daerah dengan potensi komoditas tertentu seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan. Sebaliknya, kawasan Bali–Nusa Tenggara dan Kalimantan masing-masing hanya menyumbang sekitar 5 persen, menunjukkan bahwa penyebaran model ini masih dalam tahap awal.

Wilayah Maluku dan Papua menunjukkan angka yang sangat kecil, yakni hanya tiga koperasi atau sekitar 0,8 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penetrasi kelembagaan koperasi multipihak di kawasan timur Indonesia masih sangat terbatas dan kemungkinan memerlukan strategi pengembangan yang lebih spesifik, terutama terkait akses pendampingan, kapasitas kelembagaan, dan dukungan kebijakan daerah.

Sumber: ODS Kemenkop (2025), diolah

Berdasar Provinsi

Distribusi koperasi multipihak berdasarkan provinsi menunjukkan adanya konsentrasi yang sangat kuat di beberapa provinsi tertentu. Jawa Tengah menempati posisi tertinggi dengan 52 koperasi atau sekitar 13,98 persen dari total nasional. Posisi ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu pusat perkembangan awal model koperasi multipihak di Indonesia. Tingginya angka ini kemungkinan berkaitan dengan kuatnya jaringan gerakan koperasi, dukungan pemerintah daerah, serta keberadaan berbagai inisiatif pendampingan koperasi.

Jawa Barat berada pada posisi kedua dengan 49 koperasi atau sekitar 13,17 persen, disusul Jawa Timur dengan 33 koperasi atau sekitar 8,87 persen. Ketiga provinsi di Pulau Jawa tersebut secara bersama-sama membentuk klaster utama perkembangan koperasi multipihak di Indonesia. Selain itu, beberapa provinsi di luar Jawa juga menunjukkan perkembangan yang cukup menonjol, seperti Riau dengan 27 koperasi dan DKI Jakarta dengan 26 koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa model koperasi multipihak juga mulai berkembang di wilayah dengan karakter ekonomi perkotaan maupun wilayah berbasis komoditas.

Di tingkat menengah, terdapat beberapa provinsi dengan jumlah koperasi antara 10 hingga 20 unit, seperti Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, serta Nusa Tenggara Barat. Wilayah-wilayah ini dapat dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat adopsi yang berkembang, di mana model koperasi multipihak mulai memperoleh tempat dalam struktur ekonomi lokal.

Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan jumlah yang sangat kecil, bahkan hanya satu koperasi, seperti Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Papua, dan Papua Pegunungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran model koperasi multipihak secara geografis masih sangat tidak merata dan masih berada dalam fase awal difusi kelembagaan di tingkat nasional.

Sumber: ODS Kemenkop (2025), diolah

Berdasar Jenis

Berdasarkan jenis koperasi, mayoritas koperasi multipihak yang terbentuk pada tahun 2025 berada dalam kategori koperasi produsen. Terdapat 166 koperasi produsen atau sekitar 44,5 persen dari total keseluruhan. Dominasi ini menunjukkan bahwa model koperasi multipihak banyak digunakan sebagai instrumen pengorganisasian kegiatan produksi, khususnya dalam sektor-sektor berbasis sumber daya seperti pertanian, industri kecil, dan pengolahan produk lokal.

Jenis koperasi konsumen menempati posisi kedua dengan 118 unit atau sekitar 31,64 persen. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa koperasi multipihak juga banyak digunakan dalam pengelolaan rantai distribusi barang dan layanan konsumsi, terutama yang melibatkan hubungan langsung antara produsen dan konsumen. Model ini memungkinkan terciptanya hubungan ekonomi yang lebih transparan dan berkeadilan antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai nilai.

Sementara itu, koperasi pemasaran berjumlah 33 unit atau sekitar 8,85 persen, dan koperasi jasa sebanyak 48 unit atau sekitar 12,87 persen. Kedua jenis ini menunjukkan peran koperasi multipihak dalam memperkuat fungsi layanan dan akses pasar bagi anggota.

Di sisi lain, data menunjukkan adanya koperasi simpan pinjam berbasis koperasi multipihak sebanyak 8 unit atau sekitar 2,14 persen. Hal ini patut disayangkan karena menunjukkan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) nampaknya belum membaca dengan seksama Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak Pasal 7 yang menyatakan “Usaha Koperasi Multi Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi usaha pada semua jenis usaha, kecuali jenis usaha simpan pinjam”.

Sumber: ODS Kemenkop (2025), diolah

Berdasar Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, koperasi multipihak paling banyak bergerak pada sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan, dengan jumlah 120 koperasi atau sekitar 32,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi multipihak banyak dimanfaatkan sebagai kelembagaan pengorganisasian kegiatan perdagangan dan distribusi barang. Melalui model multipihak, pelaku usaha, pemasok, dan konsumen dapat terhubung dalam satu struktur kelembagaan yang sama.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada posisi kedua dengan 117 koperasi atau sekitar 31,37 persen. Tingginya angka ini menegaskan bahwa koperasi multipihak memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam. Model ini memungkinkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti petani, pengolah, distributor, hingga konsumen dalam satu struktur tata kelola koperasi.

Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian juga menunjukkan angka yang cukup signifikan dengan 54 koperasi atau sekitar 14,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi multipihak mulai digunakan sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Di luar tiga sektor utama tersebut, terdapat sejumlah sektor dengan jumlah koperasi relatif kecil, seperti industri pengolahan, jasa keuangan, konstruksi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sementara beberapa sektor seperti pendidikan, energi, transportasi, dan real estat hanya memiliki satu koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model koperasi multipihak pada sektor-sektor tersebut masih sangat terbatas dan berpotensi untuk dikembangkan di masa mendatang.

Sumber: ODS Kemenkop (2025), diolah

Top Ten Berdasar Provinsi

Jika dilihat dari sepuluh provinsi dengan jumlah koperasi multipihak terbanyak, terlihat bahwa sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Jawa Tengah menempati posisi pertama dengan 52 koperasi, diikuti Jawa Barat dengan 49 koperasi dan Jawa Timur dengan 33 koperasi. Dominasi provinsi-provinsi ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat utama perkembangan awal koperasi multipihak di Indonesia.

Di luar Jawa, beberapa provinsi juga menunjukkan perkembangan yang cukup menonjol. Riau berada pada posisi keempat dengan 27 koperasi, diikuti DKI Jakarta dengan 26 koperasi dan Sumatera Utara dengan 23 koperasi. Selain itu, Sulawesi Tengah juga masuk dalam sepuluh besar dengan 19 koperasi, menunjukkan bahwa kawasan Sulawesi mulai menjadi salah satu wilayah penting dalam perkembangan model koperasi multipihak.

Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung masing-masing memiliki 18 koperasi, sementara Banten memiliki 15 koperasi. Keberadaan beberapa provinsi luar Jawa dalam daftar sepuluh besar ini menunjukkan bahwa meskipun konsentrasi terbesar berada di Jawa, difusi model koperasi multipihak mulai menyebar ke berbagai wilayah lain di Indonesia.

Sumber: ODS Kemenkop (2025), diolah

Secara keseluruhan, data perkembangan koperasi multipihak pada tahun 2025 menunjukkan bahwa model ini sedang mengalami fase difusi awal yang cukup dinamis di Indonesia. Konsentrasi yang kuat di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, menunjukkan bahwa wilayah dengan ekosistem kelembagaan koperasi yang lebih matang cenderung lebih cepat mengadopsi inovasi kelembagaan ini. Sementara itu, kehadiran koperasi multipihak di berbagai sektor usaha—mulai dari perdagangan, pertanian, hingga pertambangan—menunjukkan fleksibilitas model ini dalam menjawab kebutuhan kolaborasi lintas pelaku dalam rantai nilai ekonomi. Meskipun demikian, distribusinya yang masih tidak merata antarwilayah mengindikasikan bahwa penyebaran model ini masih berada pada tahap awal dan memerlukan dukungan kebijakan, pendampingan, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar dapat berkembang lebih luas.

Hal tersebut sejalan dengan fakta bahwa koperasi multipihak merupakan model kelembagaan yang relatif baru di Indonesia dan mulai diregulasi sejak tahun 2021. Dalam rentang waktu yang masih sangat singkat, pertumbuhan jumlah koperasi multipihak menunjukkan adanya respons positif dari berbagai komunitas ekonomi terhadap model tata kelola yang lebih kolaboratif dan inklusif. Dengan karakteristik yang memungkinkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan—seperti produsen, konsumen, pekerja, dan investor—dalam satu struktur organisasi, koperasi multipihak berpotensi menjadi salah satu inovasi kelembagaan penting dalam pengembangan ekonomi berbasis kolaborasi di Indonesia pada masa mendatang.

Lantas bagaimana tren pertumbuhan koperasi multipihak lima tahun terakhir? Baca artikel berikutnya di sini: https://icci.id/2026/03/07/tren-pertumbuhan-koperasi-multipihak-lima-tahun-terakhir/ []

Disusun oleh: Divisi Manajemen Pengetahuan ICCI