Memahami Pikiran Prabowo Subianto: dari Shareholder Capitalism ke Stakeholder Economy dan Relevansi Koperasi Multipihak
Oleh: Firdaus Putra, HC. Selama lebih dari setengah abad terakhir, paradigma dominan dalam dunia bisnis adalah shareholder capitalism. Dalam model ini, perusahaan dipandang terutama sebagai instrumen untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Logika tersebut diperkuat oleh gagasan ekonom seperti Milton Friedman yang pada 1970 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan keuntungannya, selama tetap berada dalam koridor hukum. Pandangan ini membentuk praktik korporasi global: kinerja perusahaan diukur terutama dari laba, nilai saham, dan pengembalian investasi bagi pemilik modal.
Read more
Tren Pertumbuhan Koperasi Multipihak Lima Tahun Terakhir
Koperasi multipihak (KMP) merupakan inovasi kelembagaan baru dalam dunia perkoperasian Indonesia yang secara formal mulai diperkenalkan sejak terbitnya Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak. Regulasi tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya model koperasi yang memungkinkan keterlibatan lebih dari satu kelompok anggota—seperti produsen, konsumen, pekerja, atau investor—mendapat pengakuan hukum. Berbeda dengan koperasi konvensional yang umumnya beranggotakan satu kelompok homogen, KMP mengintegrasikan berbagai pihak dalam satu struktur kepemilikan dan tata kelola bersama. Model ini lahir sebagai respons terhadap perubahan ekonomi yang semakin kolaboratif, di mana berbagai aktor dalam suatu ekosistem usaha perlu bekerja sama secara lebih terintegrasi untuk menciptakan nilai ekonomi bersama.
Read more
Ada 373 Koperasi Multipihak Berdiri Sepanjang Tahun 2025
Koperasi Multipihak (KMP) merupakan model baru di Indonesia yang diregulasi sejak tahun 2021. Indonesian Consortium for Cooperatives (ICCI) mengawal advokasi regulasi tersebut sejak awal. Upaya pendampingan dan pemodelan dilakukan untuk mencari dan menemukan model yang tepat dengan konteks Indonesia. Per tahun 2025 ODS Kementerian Koperasi mencatat ada 373 KMP yang berdiri. Pendirian tersebut bisa baru atau konversi dari model konvensional. Data selengkapnya sebagai berikut.
Read more
ICCI Rilis Pustaka Koperasi Multipihak
Koperasi multipihak (KMP) merupakan model baru di Indonesia. Direkognisi dan diregulasi melalui Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Regulasi tersebut efektif berlaku sejak April 2022. Saat ini secara organik sudah berdiri 718 KMP di berbagai provinsi di Indonesia (ODS Kemenkop, 22 Februari 2026). Sebagai model baru, KMP menarik perhatian para akademisi/ peneliti untuk mengkajinya. Penelitian dalam dengan tema ini memiliki beberapa novelty atau kebaruan sehingga relevan menjadi obyek kajian dengan kontribusi yang signifikan. Untuk itu ICCI menerbitkan kanal “Pustaka Koperasi Multipihak” yang mengompilasi berbagai jurnal atau referensi yang relevan. Tujuannya untuk mendukung para akademisi/ peneliti dalam memudahkan mereka menemukan referensi tentang KMP. Harapannya agar kajian mereka menjadi lebih utuh, kontekstual serta berdampak. Pustaka ini akan diperbarui (update) secara berkala. Bagi pembaca yang ingin menambahkan jurnal atau referensi lain dapat kirim ke: theicci.id@gmail.com dengan subject: Sumbang Referensi Pustaka KMP. Untuk itu kami sampaikan banyak terimakasih atas dukungannya. Semoga pustaka ini memberi manfaat luas dan berdampak bagi pengembangan KMP di Indonesia.
Read more
Dari Common Ownership ke Co-ownership, Evolusi Koperasi di Era Ekonomi Kolaboratif
Oleh: Firdaus Putra, HC. Selama puluhan tahun, koperasi di Indonesia dipahami sebagai badan usaha yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan kepentingan yang sama. Petani membentuk koperasi petani, konsumen membentuk koperasi konsumen, pekerja membentuk koperasi pekerja. Logika ini tidak keliru. Bahkan, di situlah akar moral koperasi tumbuh: solidaritas, kesetaraan, dan demokrasi ekonomi. Namun, ketika struktur ekonomi berubah semakin kompleks dan saling terhubung, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah kerangka kepemilikan yang homogen itu masih memadai?
Read more
Menyelami Co-ownership dalam Perkoperasian
Resensi Buku Adopsi dan Konfigurasi Koperasi Multipihak Early Adopters di Indonesia Oleh: Majalah Peluang Apa itu Koperasi Multi Pihak (KMP)? Apakah sejenis aggregator atau pusat koperasi? lalu apa bedanya dengan pusat-pusat koperasi di level provinsi atau induk-induk koperasi di level nasional. Masih banyak pertanyaan lainnya di seputar KMP, model koperasi yang terbilang anyar di Indonesia.
Read more
ICCI Bicara Peluang Koperasi Multipihak dalam Industri Ride Hailing dengan Kemenaker dan Kemenkop
Selasa (1/7) Firdaus Putra, HC., Ketua Komite Eksekutif ICCI diundang untuk berbagi pandangan dengan jajaran pimpinan tinggi utama dan madya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koperasi seputar model Koperasi Multipihak (KMP) dan peluangnya dalam industri ride hailing di Tanah Air. Diskusi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Menteri, Kementerian Ketenagakerjaan yang dihadiri oleh Dr. Ferry Juliantono (Wakil Menteri Koperasi), Ahmad Zabadi (Sekretaris Kementerian Koperasi), Cris Kuntadi (Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan), dan Prof. Dr. Sukro Muhab (Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan) serta pejabat Eselon 1 dan 2 dari kedua kementerian. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dan Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengikuti sebagian diskusi di sesi akhir, selepas dari Upacara HUT ke-79 Bhayangkara di Monas.
Read more
ICCI Luncurkan KMP Hub Indonesia, Perkuat Ekosistem Koperasi Multi Pihak
Koperasi Multi Pihak (KMP) semakin mendapatkan tempat dalam lanskap ekonomi Indonesia. Model koperasi yang telah diadopsi di berbagai negara sejak tahun 1990-an ini kini berkembang pesat di Indonesia, berlandaskan regulasi Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021. Saat ini, lebih dari 300 koperasi berbasis multi pihak telah hadir di 33 provinsi, mencerminkan minat tinggi terhadap model usaha berbasis kolaborasi ini.
Read more
Merasionalkan Koperasi Desa Merah Putih
Oleh: Firdaus Putra, HC. Prof. Dr. Ramudi Arifin dalam bukunya “Koperasi sebagai Perusahaan” (2013) menegaskan bahwa koperasi hadir untuk meningkatkan posisi tawar anggota terhadap pasar. Untuk itu koperasi melakukan konsolidasi agar tercapai skala ekonomi. Katanya, bila skala ekonomi tak tercapai, masyarakat tak perlu mendirikan koperasi. Cukup bergabung ke koperasi yang sudah ada.
Read more
Lini Masa Pembentukan, Pengaturan dan Pengembangan Koperasi Multi Pihak di Indonesia
Oleh: Firdaus Putra, HC. Per Maret 2025 Koperasi Multi Pihak (KMP) telah diadopsi oleh lebih dari 300 koperasi yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sebagai model baru, KMP tidak dengan sendiri muncul, melainkan ada konteks dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Saya susun lini masa pembentukan, pengaturan dan perkembangan KMP dimulai dari 2018 sampai dengan 2025. Tujuannya agar dapat menjadi bahan refleksi bersama bagaimana proses inkubasi suatu model dan advokasi regulasi pendukung dilakukan.
Read more
