Tren Pertumbuhan Koperasi Multipihak Lima Tahun Terakhir

Koperasi multipihak (KMP) merupakan inovasi kelembagaan baru dalam dunia perkoperasian Indonesia yang secara formal mulai diperkenalkan sejak terbitnya Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multipihak. Regulasi tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya model koperasi yang memungkinkan keterlibatan lebih dari satu kelompok anggota—seperti produsen, konsumen, pekerja, atau investor—mendapat pengakuan hukum. Berbeda dengan koperasi konvensional yang umumnya beranggotakan satu kelompok homogen, KMP mengintegrasikan berbagai pihak dalam satu struktur kepemilikan dan tata kelola bersama. Model ini lahir sebagai respons terhadap perubahan ekonomi yang semakin kolaboratif, di mana berbagai aktor dalam suatu ekosistem usaha perlu bekerja sama secara lebih terintegrasi untuk menciptakan nilai ekonomi bersama.

Sumber: ODS Kemenkop, diolah | Data tahun 2026 per 3 Maret 2026

Sebagai model baru, perkembangan KMP di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik dalam lima tahun terakhir. Pada tahap awal setelah regulasi diterbitkan, jumlah KMP masih sangat terbatas. Tahun 2022 tercatat hanya terdapat sekitar 15 koperasi multipihak yang dapat dianggap sebagai fase baseline perkembangan model ini. Pada periode tersebut, KMP masih berada pada tahap pengenalan dan eksplorasi oleh kelompok pelopor yang bersedia mengambil risiko untuk mencoba model kelembagaan baru. Dalam perspektif teori difusi inovasi, kelompok ini dapat dikategorikan sebagai innovator dan early adopters, yakni aktor yang relatif visioner dan bersedia mengadopsi inovasi meskipun belum tersedia banyak contoh praktik yang dapat dijadikan rujukan.

Memasuki tahun 2023, jumlah KMP meningkat menjadi 54 unit. Kenaikan ini menunjukkan bahwa model tersebut mulai memperoleh perhatian yang lebih luas di kalangan praktisi koperasi maupun komunitas usaha. Informasi mengenai keberadaan KMP mulai menyebar melalui berbagai kegiatan sosialisasi, jaringan komunitas koperasi, serta pengalaman para pelopor yang telah lebih dahulu mengadopsinya. Pada fase ini, masyarakat mulai melihat adanya keunggulan relatif (relative advantage) dari model multipihak, misalnya kemampuannya mengonsolidasi berbagai sumber daya seperti modal, jaringan, keahlian, serta akses pasar dalam satu organisasi koperasi.

Lonjakan yang jauh lebih besar terjadi pada tahun 2024 ketika jumlah KMP meningkat drastis menjadi 264 unit. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa inovasi kelembagaan tersebut mulai memasuki fase akselerasi adopsi. Pada tahap ini, koperasi multipihak tidak lagi dipandang sebagai eksperimen kelembagaan semata, tetapi mulai dilihat sebagai alternatif nyata untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi berbasis kolaborasi. Hal ini sejalan dengan karakter KMP yang memungkinkan integrasi berbagai pihak dalam suatu rantai nilai usaha, misalnya petani, pengolah, distributor, dan konsumen dalam satu ekosistem koperasi yang sama. Model semacam ini memberikan peluang bagi koperasi untuk mengoptimalkan ekosistem bisnis serta menciptakan hubungan yang lebih adil antara berbagai aktor ekonomi.

Momentum pertumbuhan tersebut berlanjut pada tahun 2025 ketika jumlah koperasi multipihak mencapai 637 unit secara nasional. Dalam satu tahun terdapat penambahan lebih dari 370 koperasi baru, yang menjadi angka penambahan terbesar sejak model ini diperkenalkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa KMP mulai memasuki fase difusi yang lebih luas dalam masyarakat. Keberhasilan beberapa koperasi multipihak awal dalam menjalankan usaha dan membangun kolaborasi antaranggota tampaknya mulai menjadi role model bagi kelompok lain yang tertarik mengadopsi model serupa. Dalam teori difusi inovasi, fase ini merupakan tahap penting ketika inovasi mulai melintasi jurang adopsi (crossing the chasm) dan mulai menarik perhatian kelompok adopter yang lebih luas.

Memasuki tahun 2026, jumlah koperasi multipihak tercatat telah mencapai sekitar 719 unit (per 3 Maret 2026). Hal ini menunjukkan dalam dua–tiga bulan terakhir berdiri sekitar 40 KMP per bulan. Dapat dikatakan pertumbuhan bulanan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sampai akhir tahun 2026, sangat mungkin jumlahnya akan meningkat tajam apabila tren ini terus berlanjut.

Fenomena ini menunjukkan bahwa koperasi multipihak telah melewati fase eksperimental dan mulai memasuki tahap difusi yang lebih luas dalam masyarakat. Pada tahap awal, model ini hanya diadopsi oleh kelompok-kelompok pelopor yang memiliki keberanian mencoba inovasi kelembagaan baru. Namun setelah beberapa tahun berjalan, pengalaman para pelopor tersebut mulai menjadi referensi praktis bagi komunitas lain. Dalam konteks teori difusi inovasi, keberhasilan para early adopters tersebut berperan penting dalam membangun legitimasi sosial terhadap model baru ini. Ketika masyarakat mulai melihat contoh nyata yang berhasil, tingkat kepercayaan terhadap inovasi akan meningkat dan mendorong kelompok adopter berikutnya untuk ikut mengadopsi.

Jika tren pertumbuhan ini terus berlanjut, maka koperasi multipihak berpotensi segera memasuki fase early majority, yakni fase ketika inovasi mulai diadopsi oleh kelompok yang lebih luas dan lebih pragmatis. Pada fase ini, keputusan adopsi biasanya tidak lagi didorong oleh semangat eksperimentasi, tetapi oleh pertimbangan manfaat praktis yang sudah terbukti. Dengan kata lain, koperasi multipihak tidak lagi dipandang sebagai gagasan baru semata, melainkan sebagai pilihan kelembagaan yang realistis untuk mengorganisasi kegiatan ekonomi berbasis kolaborasi.

Perkembangan tersebut juga menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap koperasi di Indonesia. Selama ini koperasi sering dipahami sebagai organisasi ekonomi yang bersifat homogen dengan satu kelompok anggota. Model koperasi multipihak menghadirkan paradigma baru dengan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dalam satu organisasi bersama. Melalui pendekatan ini, koperasi tidak hanya menjadi alat bagi satu kelompok ekonomi tertentu, tetapi juga menjadi platform kolaborasi bagi berbagai aktor dalam suatu ekosistem usaha. Dalam jangka panjang, dinamika ini berpotensi memperkaya bentuk kelembagaan koperasi sekaligus memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan kolaboratif. []

Disusun oleh: Divisi Manajemen Pengetahuan ICCI