Menimbang Koperasi Perumahan
Dodi Faedlulloh* Sebelum akhirnya diputuskan ditunda, rencana Pemerintah terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai banyak kritik. Terlepas dari proses ideasi kebijakan yang rendah partsipasi (meaningful participation), secara substansi kebijakan tersebut bermasalah karena mengharuskan seluruh masyarakat dipotong pendapatannya. Bahkan, secara empiris, model pungutan otomatis yang sudah berjalan justru banyak salah kelola alih-alih ciptakan solusi.
Read more
Asta Cita Ketiga Prabowo, Koperasi Alat Pemerataan dan Swasembada
Oleh: Firdaus Putra, HC. Dalam bukunya, “Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur”, Presiden Terpilih Prabowo Subianto menguraikan rancangan besar bagaimana membangun Indonesia ke depan. Buku dan gagasan-gagasan kunci itu beredar luas dan didiskusikan berbagai kalangan. Spektrum isunya sangat luas, salah satunya soal koperasi di Tanah Air.
Read more
Model Community-Supported Agriculture, Solusi Food Loss and Waste
Oleh: Firdaus Putra, HC. Indonesia peringkat keempat dunia setelah China, India dan Nigeria (2020) dalam food loss and waste (FLW) dengan 23-48 juta ton sampah makanan/ tahun. Kajian Bappenas (2021) memperkirakan kerugian ekonomi itu mencapai Rp. 213-551 triliun/ tahun. Angka itu setara dengan 4-5 persen PDB kita. Kajian itu menyebut kehilangan, karena rusak pada rantai pasok, tertinggi di komoditas sayuran mencapai 62,8 persen.
Read more
Koperasi dan SDGs, Navigasi untuk Pemerintahan Mendatang
Oleh: Dodi Faedlulloh Relasi koperasi dan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) secara global saling berkelindan. Secara inheren, praktik koperasi sejati tentu melandaskan operasi bisnisnya pada nilai etis dan keberlanjutan. Namun, elan vital koperasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dinavigasi agar akseleratif.
Read more
Mengapa Koperasi Multi Pihak Lahir?
Oleh: Firdaus Putra, HC. Pada artikel sebelumnya, “Apa itu Koperasi Multi Pihak?” kita sudah melihat sepintas sejarah koperasi multi pihak (KMP) yang berakar jauh pada 1844 (Rochdale Pioneer) dan 1870 (Hebden Bridge). Keduanya memberi gambaran berbeda awal mula model itu berkembang. Perubahan yang terjadi pada kedua koperasi tersebut dapat dibandingkan sebagai berikut:
Read more
Apa Itu Koperasi Multi Pihak?
Oleh: Firdaus Putra, HC. Koperasi Multi Pihak atau selanjutnya disingkat KMP merupakan model baru di Indonesia. Meski demikian model ini telah berkembang sejak tahun 1990an di berbagai negara. Bahkan embrionya dapat dilacak sejak 1870 yang dipraktikkan oleh The Hebden Bridge Fustian Manufacturing Cooperative Society di Inggris (Bibby, 2015). Bahkan Frank Thomas (2017) menyatakan bahwa model multi pihak telah dipraktikkan oleh koperasi pertama di Inggris pada 1844, yakni koperasi Rochdale.
Read more
Signifikansi Early Adopters dan Upaya Crossing the Chasm Koperasi Multi Pihak di Indonesia
Oleh: Firdaus Putra, HC. Bulan April 2024 ini menandai dua tahun efektif berlakunya Permen No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Saat ini tercatat sudah ada 144 Koperasi Multi Pihak (KMP) resmi berdiri (ODS Kemenkop, April 2024). Sebagian besar merupakan pendirian baru dan hanya 15 koperasi adalah konversi dari model konvensional. Bila di rata-rata sedikitnya 70 KMP berdiri setiap tahun yang tersebar di berbagai kabupaten/ kota.
Read more
Koperasi For-Profit dan Not-For-Profit, Khazanah Australia Serta Refleksi Indonesia
Oleh: Firdaus Putra, HC dan Novita Puspasari* Di Australia keberadaan koperasi tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan mutual. Keduanya kerap disatukan dalam payung yang sama, yakni Cooperative and Mutual Enterprises/ CME (Perusahaan Koperasi dan Mutual). Secara bersama-sama, volume usaha keduanya mencapai 40,4 milyar dolar dan dengan aset 1,46 trilliun dolar (BCCM, 2023). Selain itu, fakta bahwa 8 dari 10 orang di Australia merupakan anggota koperasi atau mutual adalah hal menarik untuk kita ulas. Di sana, sektor usaha yang menyumbang omset terbesar adalah koperasi pertanian, sementara jenis mutual yang memiliki keanggotaan terbesar adalah dana pensiun.
Read more
Tahun Koperasi Internasional 2025 dan Agenda Pembangunan Bagi Presiden Mendatang
Oleh: Firdaus Putra, HC. Lewat Sidang Pleno ke-47 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tahun 2025 sebagai Tahun Koperasi Internasional. Dalam sidang itu, PBB memproklamirkan kembali Resolusi No. 47/90 tentang International Year of Cooperatives (IYC). Resolusi menyeru kepada negara-negara anggotanya untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan sosial.
Read more
Kontribusi Koperasi dalam Ekologi Berkelanjutan
Oleh: Dodi Faedlulloh* Dunia sedang berhadapan dengan tantangan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menipis. Kebutuhan terhadap praktik-praktik berkelanjutan menjadi agenda penting dibanding sebelumnya. Koperasi, sebagai entitas ekonomi kolektif, memiliki peran penting dalam isu tersebut.
Read more
